Jumlah penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2017 akan bertambah menjadi 38 bank/lembaga keuangan bukan bank (LKBB) termasuk salah satunya koperasi.
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo di Jakarta Jumat menjelaskan, pada 2017 ini jumlah penyalur KUR menjadi 38 lembaga keuangan dari sebelumnya sebanyak 33 bank.
"Sementara terkait plafon KUR 2017, masih sebesar Rp106,4 triliun. Diharapkan nantinya bisa mencapai Rp110 triliun sesuai dengan rapat Komite Kebijakan," kata Braman kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Kelima penyalur KUR yang baru itu adalah Adira Finance, Mega Sentra Finance, BCA Finance, FIF, dan Kospin Jasa.
Pada 2017, Kospin Jasa mendapat plafon alokasi penyaluran KUR sebesar Rp50 miliar.
Selain itu, lanjut Braman, pihaknya juga sedang terus menjajaki 32 koperasi yang diajukan menjadi penyalur KUR.
"Sudah ada tiga yang kita evaluasi dan siap kita ajukan, seperti Koperasi Obor Mas di NTT, Kopdit Keling Kumang di Kalbar. Bahkan, untuk memperbanyak penyaluran KUR di sektor pertanian, kami akan mendorong KUD-KUD yang sehat dan berjalan bagus bisa menjadi kunci dalam menyalurkan KUR. Dari 32 koperasi tersebut, dua di antaranya berbentuk KUD," kata Braman.
Ia menambahkan, prioritas sektor ekonomi 2017 diharapkan dapat memperlebar jumlah penyaluran KUR di sektor hilir (produktif) meliputi sektor pertanian, industri pengolahan, perikanan, dan perkebunan.
"Pada 2016, realisasi penyaluran KUR berdasarkan sektor ekonomi masih didominasi sektor perdagangan 66 persen, pertanian 17 persen, industri pengolahan 4 persen, perikanan 1,5 persen, jasa 10,5 persen, dan sektor penempatan TKI 0,2 persen, kata Braman.
Ia menyebutkan, penyaluran KUR pada 2016 mencapai 94,4 persen atau sebesar Rp94,4 triliun, dari target Rp100 triliun dengan debitur sebanyak 4.361.835 orang, serta NPL 0,37 persen.
Braman mengakui, bagi perbankan, sektor pertanian merupakan kredit dengan risiko tinggi akibat adanya potensi ancaman gagal panen, terserang hama dan penyakit tanaman, hingga kondisi cuaca tidak mendukung.
"Ada wacana di Komite Kebijakan yang akan menerapkan sistem asuransi untuk KUR pertanian. Oleh karena itu, kami akan terus mendorong KUD yang sehat menjadi penyalur KUR, karena KUD yang bisa menyalurkan langsung ke kelompok Tani. Harapan saya, minimal ada satu koperasi untuk satu provinsi untuk menyalurkan KUR, khususnya untuk sektor pertanian," kata Braman. (
sumber)
