Preman Ngamuk

Preman Ngamuk di DPRD Dairi

Sidikalang, (Analisa)

Beberapa preman mengamuk di halaman gedung DPRD Dairi, Senin (16/10). Mereka bringas menyusul kehadiran Forum Keprihatinan Hukum Dairi (FKHD) ke kantor legislatif dimaksud untuk menerima penjelasan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sidikalang Katar Ginting SH.

Sebelumnya, Kajari mengundang FKHD guna menerima penjelasan atas statemen FKHD yang mendesak Katar dicopot dari jabatannya, karena dinilai tidak bekerja professional dan tidak punya kemauan serius menuntaskan kasus korupsi.

Namun, lembaga non pemerintah itu mengusulkan, agar penjelasan itu disampaikan secara terbuka di hadapan wakil rakyat. Sayangnya, Kajari tidak hadir ke ruangan itu.

Pada pagi menjelang siang itu, FKHD memajangkan dua spanduk mengkritisi kinerja kejaksaan. Mereka juga membuat dua timbangan yang berat sebelah sinyal tidak adanya keadilan.

P Matondang Ketua Partai Persatuan Daerah (PPD) dalam orasi singkatnya mengutarakan pekerjaan kejaksaan di bawah Katar tidak becus. Karenanya, pimpinan di institusi itu perlu segera disegarkan. Katar juga diminta mundur secara lapang dada sebagai pertanggungjawaban moral atas kegagalan.

Beberapa saat kemudian, beberapa pria lain merapat ke kelompok ini. Mereka langsung menggulung spanduk dan atribut secara kasar. Beberapa di antaranya mengejar anggota FKHD. Kejadian akhirnya dapat dikendalikan atas kesigapan sejumlah anggota Polres Dairi yang siaga di sana.

Efendi Torang Sihombing juru bicara FKHD pada pertemuan dengan DPRD Dairi diketuai Leonard Surungan Samosir mengatakan, apa yang dilakukan sebelumnya merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah.

ARIF

Mestinya, selaku teladan, Kajari harus bersikap arif merespons aspirasi rakyat. Pihaknya tidak berterima dengan tindakan premanisme itu.

“Kami bukan mau menghabisi Katar. Katar itu, bagian dari suatu lembaga dan ia harus bertanggungjawab terhadap organisasi yang dipimpin. Andaikan Siregar atau Matondang menjadi Kajari, tetapi tidak punya kinerja, akan tetap diprotes. Jadi ini bukan mengkritisi perorangan,” kata mereka

Tetapi bagaimana pun suatu lembaga harus dikordinir seorang pimpinan. Maju mundurnya suatu lembaga tergantung pada pimpinannya. Jaksa Agung Rahman Saleh saja didesak DPR untuk ganti karena dianggap tidak bekerja maksimal.

Nah, kalau di daerah juga dikritik, kenapa harus pusing? Seyogianya dijawab secara jujur apa faktor kelambanan.

Leonard Samosir mengaku, sangat prihatin atas anarkisme tadi. Begitu terjadi insiden, ia langsung menelepon Bupati Dr Master Parulian Tumanggor. Ia juga menghubungi Kapolres.

Kasus itu akan dibawa dalam rapat Muspida. Ia sangat tidak setuju ada premanisme dan intimidasi terhadap rakyat termasuk di gedung dewan. Seputar ketidakhadiran Kajari, Leo mengatakan, pihaknya tidak punya kapasitas untuk memanggil. Tetapi, kantor itu terbuka untuk menertima semua aspirasi warga dari mana pun.

Hal senada disampaikan Benpa Hisar Nababan Wakil Ketua DPRD Dairi. Ia mendesak agar perbuatan itu diusut sampai ke akar-akarnya. Kapolri sudah memberantas premanisme tetapi nyatanya di daerah masih merajalela. Ini tak bisa dibiarkan.

Kepada para LSM, Benpa memberi semangat agar terus berjuang, sebab memang menyatakan kebenaran itu amat berat dan butuh perjuangan.

loading...